PANGKALPINANG, CERAPAN.ID — DPRD Provinsi Bangka Belitung mendesak Perwakilan Bank Indonesia Babel untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terkait polemik data keuangan daerah yang tengah menjadi sorotan.
Hal ini dilakukan DPRD Babel. Sebagai respons atas kekhawatiran mendalam terhadap potensi dampak serius yang dapat ditimbulkan pada citra keuangan daerah.
“Kita lakukan ini. Karena adanya pernyataan Menteri Keuangan yang menyoroti pentingnya penggunaan dana daerah untuk kepentingan ekonomi lokal, bersumber dari data yang disajikan oleh BI,” kata ketua Komisi I DPRD Babel. Pahlevi Syahrun dalam rapat antara DPRD Babel dan BI Perwakilan Babel. Selasa (28/10/2025).
Lebih lanjut dikatakan politisi Gerindra ini. menyatakan bahwa BI memiliki tanggung jawab penuh atas keakuratan data yang beredar di masyarakat.
“Kita harus memahami bahwa pernyataan Menteri Keuangan itu didasarkan pada data dari BI. Dia hanya mengingatkan agar dana daerah dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi lokal. Oleh karena itu, BI seharusnya memberikan penjelasan di mana letak permasalahannya,” ujarnya.
Dia juga menambahkan. mengingat kondisi ekonomi Babel yang saat ini sedang tidak stabil, kehati-hatian dalam menyampaikan informasi publik menjadi sangat krusial.
Selain itu dia juga menekankan perlunya BI untuk memberikan penjelasan yang transparan guna mencegah penurunan kepercayaan dari para investor.
“Saya berharap kita tidak saling menyalahkan. Namun, BI harus memberikan klarifikasi yang jelas, karena data yang tidak akurat dapat merusak kepercayaan investor dan memperburuk citra daerah,” jelasnya.
DPRD Babel juga mengharapkan agar BI segera mengambil tindakan nyata untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait. Langkah ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Polemik data keuangan daerah ini menjadi perhatian utama bagi DPRD Babel, mengingat dampaknya yang berpotensi meluas terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Klarifikasi terbuka dari BI diharapkan dapat memberikan kepastian dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.(FN)