CERAPAN.ID, TOBOALI – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Selatan (Basel) Mayasari mengunjungi para Nelayan Batu Perahu terkait adanya permasalan perbaikan dan rehab balai nelayan di Pantai Batu Perahu, Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pasalnya proyek yang diberikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan pada tahun 2022 lalu, untuk melakukan perbaikan dan rehab balai nelayan di Pantai Batu Perahu yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Basel, tidak sesuai dengan ekspektasi. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat nelayan di seputaran Pantai Batu Perahu tersebut.
Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri para perwakilan nelayan Pantai Batu Perahu. Salah satunya Joni Zuhri, Kejari Basel, Mayasari beserta jajaranya, Perwakilan Pelaksana Proyek hingga Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan (DPPP), duduk bersama guna membahas cara penyelesai permasalahan perbaikan hingga rehab balai yang tak sesuai.
Kejari Basel Mayasari mengatakan agar permasalahan ini bisa diselesaikan, terutama pengerjaan proyek yang ada kurang-kurang pihak pelaksana untuk segera memperbaiki atau menambahkan kekurangannya.
“Tampaknya ada mis komunikasi saja, kalau dilihat dari pengerjaannya sudah cukup tapi saya minta kepada pihak pelaksana untuk memenuhi permintaan nelayan khususnya lantai yang belum ada dan harus dikerjakan sesuai permintaan nelayan,” kata Mayasari Jum’at (10/2/2023).
Dirinya menyebutkan bahwa telah melakukan peneguran kepada pihak yang bersangkutan dan jadikan kesalahan ini suatu pelajaran.
“Kami juga tadi sudah lakukan peneguran kepihak pelaksana proyek ataupun Pemda, jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini kedepannya nantinya,” sebut Mayasari.
Selaim itu, Ketua nelayan Batu Perahu Joni Zuhri menyampaikan aspirasinya, bahwa pihaknya hanya minta adanya keterbukaan dari pemerintah ataupun pengelola pekerjaan balai. Tentang berapa anggaran ataupun rincinan anggaran yang digunakan. Karena dari awal pihak pengelolah tidak memasang plang dan tidak ada komunikasi sama kepada masyarakat nelayan Batu Perahu.
“Intinya kami hanya butuh keterbukaan dan tranparan tentang hal ini. Apalagi kemarin mereka mengerjakan proyek balai ini tidak memasang plang, jadi kami tidak tahu berapa anggaran yang digunakan atau menggunakan anggaran apa proyek balai nelayan ini. Mengingat pengerjaan proyek balai ini, ada yang tidak sesuai seperti barang-barang ataupun hal lainnya yang digunakan ada yang kurang sesuai,” ujar Joni
“Iya momentum pertemuan ini, kami minta ada kejelasanlah kepada pihak-pihak terkait. Jangan sampai adanya opini atau asumsi bergulirnya terkait pengerjaan proyek balai ini. Kami takutkan gara-gara ini, akan menjalar ke kegiatan-kegiatan lainnya,” tambahnya.
Kemudian Joni Zuhri menengaskan bahwa nelayan Batu Perahu hanya meminta pihak terkait, untuk segera menyelesaikan permasalahan proyek ini dan adanya pengerjaan yang sesuai dengan anggaran.
“Sebenarnya kami semua sangat bersyukur sudah ada dibantu seperti ini, kalau memang sudah sesuai dengan anggarannya harus sesuai juga dengan pekerjaannya. Apalagi kami sampai saat ini kami belum mengetahui anggaran yang digunakan berapa jumlah keseluruhnya,” tegasnya.
Sementara dari pihak Pemkab Basel yaitu Plt. Kepala DPPP Risvandika menerangkan, pihaknya akan melakukan komunikasi lagi ke Penanggung Jawab Anggaran (PA) ditahun 2022 lalu.
“Jadi memang nanti di hari Senin 13 Februari 2023 minggu depan kita akan datangkan PA tahun lalu, karena hari ini beliau masih ada kerjaan dan kita akan cari jalan keluar terbaik masalah perbaikan dan rehab balai nelayan Batu Perahu,” terang Risvandika.
Sedangkan Edi dari pihak pelaksana proyek perbaikan dan rehab Balai nelayan Batu Perahu menjelaskan, adanya mis komunikasi dan akan ada penyelesaian pengerjaan.
“Intinya ada mis komunikasi saja, terus apa yang diinginkan tadi akan penuhi dan ini juga kan masih masa pemeliharaan selama 180 hari atau sampai bulan Juni 2023,” jelas Edi. (Tcc)